LINTAS NASIONAL -
Hal ini disampaikan, usai melakukan rapat kerja antara Komite III DPD RI bersama Kepala Basan Ekonomi Kreatif. “Saya mempertanyakan seberapa serius pemerintah dalam membangkitkan ekonomi kreatif,” tegas Haji Uma usai pertemuan itu kepada LINTASNASIONAL.com. Selasa, 25 Agustus 2015.
Haji Uma juga mempertanyakan sikap pemerintah yang hingga saat ini belum menyediakan fasilitas seperti kantor untuk Badan Ekonomi Kreatif yang merupakan badan baru setelah dipisahkan dengan Badan Parawisata.
Ia juga mengkritisi plot anggaran yang terlalu kecil untuk Badan Ekonomi Kreatif yang dirasa belum memenuhi syarat untuk dapat bekerja maksimal.
Pos anggaran sangatlah minim hanya 1,1 Triliun rupiah lebih dan itu pun di pos anggaran pariwisata. Padahal ada 16 sub bidang kerja di badan tersebut, termasuk perflman, periklanan, kesenian, kuliner,, fashion, kerajinan, dan lainnya,” sambung anggota DPD RI ini.
Haji Uma berharap, pemerintah mulai mrmbangun balai latihan kerja disetiap kabupaten/kota diseluruh Indonesia.
Menurutnya Indonesia harus bisa belajar dari Turki, “Pemeritah Turki tidak menggantungkan pendapatan negara dari usaha kecil, malah mereka memberikan modal usaha, dan pemerintah pula yang membeli dan ikut memasarkan serta memberi pelatihan sampai mampan,” ujar Haji Uma
Akan tetapi kondisi tersebut jauh berbeda dengan di Indonesia. “Harga sawit yang sekarang cuma Rp.400 di mana sentuhan dan perlindungan pemerintah,” lanjutnya.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan modal dan pelatihan bagi masyarakat serta dapat menampung dan memasarkan produk ekonomi kreatif.
Selain itu, menyangkut film dan iklan, pemerintah harus memberikan perhatian khusus bagi putra putri daerah yang berkompeten dibidangnya.
“Apa lagi di Aceh selama ini kita hanya menjadi penikmat dan penonton iklan dari produk pusat. Seniman dan artis Aceh atau lokal juga layak dipublikasikan, bukan hanya artis nasional,” tutup anggota DPD RI yang juga aktor film Aceh ini. (Abu)
.jpg)
